Makalah : Krisis Sosial

 



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Krisis yang melanda kita dewasa ini merupakan krisis yang multi dimensional yang berada dalam seluruh persoalan, baik dalam persoalan politik, ekonomi, rasial, agama, strategi dan sebagainya, sehingga terasa sulit dari mana dimulai mengatasinya. Meskipun demikian, sebagai umat beragama tidak semestinya jika tidak bangkit berupaya untuk memulai mengatasinya, sebab berbagai persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan tersebut itu tidak lain adalah karena hasil ciptaan manusia atas dasar kehendak dan rasa yang dimilikinya.
Beberapa waktu belakangan sudah sering melihat dan mendengar adanya tawuran yang terjadi antar warga maupun antar etnis, dan yang paling aneh kejadian tersebut bukan terjadi di pelosok-pelosok, namun terjadi di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Hal ini sangat membuat kita tercengang mengapa hal tersebut bisa terjadi di kota-kota besar yang notabene kota tersebut isinya penuh dengan aparat penegak hukum handal sampai ke Presiden. Seharusnya faktor keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial justru akan lebih baik di perkotaan, karena masyarakatnya lebih produktif, dinamis, maju, dan berpendidikan. Namun yang terjadi sebaliknya adalah, masyarakat di kota lebih brutal dari pada masyarakat Papua, lebih brutal dan tidak memiliki pola pikir yang logis mengenai tindakan yang dilakukannya dan apa dampaknya terhadap stabilitas ekonomi maupun sosial.

1.2 Metode Pengumpulan Data
Dalam menulis Karya Tulis Ilmiah ini penulis menggunakan metode pengamatan di lingkungan sekitar dan kajian pustaka untuk mendapatkan data informasi.

1.3 Rumusan Masalah
a. Apa pengertian krisis sosial?
b. Apa saja penyebab krisis sosial?
c. Bagaimana krisis sosial dalam perspektif agama?
d. Apa saja dampak dari masalah sosial?

1.4 Tujuan Pembahasan
a. Mengetahui pengertian krisis sosial
b. Mengetahui penyebab krisis sosial
c. Mengetahui krisis sosial dalam perspektif agama
d. Mengetahui beberapa dampak dari masalah sosial





BAB II
KRISIS SOSIAL

2.1 Pengertian Krisis Sosial
Krisis sosial merupakan keadaan di mana kondisi masyarakat tidak mendukung kehidupan yang positif. Dalam hal ini bisa saja terjadi berbagai pertentangan di masyarakat yang tidak kunjung sembuh sehingga menimbulkan konflik merugikan. Krisis sosial juga bisa diakibatkan oleh salah satu unsur di dalam masyarakat yang timpang. Misalnya, kondisi kesehatan publik menurun akibat cuaca atau setelah bencana alam, atau juga disebabkan pasokan bahan makanan kurang sehingga membuat masyarakat kelaparan. Banyak ragam penyebab krisis sosial itu terjadi. Ia bisa disebabkan oleh pola hubungan antarmanusia atau antarkelompok yang tidak harmonis, juga tidak adanya hubungan layak antara manusia dengan alam lingkungan.
Dari seluruh keadaan tersebut pihak yang paling dirugikan adalah manusia. Akan tetapi, selalu muncul persoalan, siapakah yang paling berwajib atau paling pantas untuk melakukan penanggulangan manakala terjadi krisis sosial tersebut? Membebankan tanggung jawab kepada pemerintah sebagai otoritas, mungkin terlalu berlebihan. Memberikan beban kepada pejabat struktural setempat juga dipandang kurang tepat karena responsnya kemungkinan kurang cepat. Adanya lembaga swadaya masyarakat sebagai mediator untuk fenomena seperti ini, mungkin juga dipandang tidak terlalu membantu.
Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain :
1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.
2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.
3. Faktor Biologis : Penyakit menular, keracunan makanan, dsb.
4. Faktor Psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dsb.
1. Faktor Ekonomi, faktor ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Apalagi setelah terjadinya krisis global PHK mulai terjadi di mana-mana dan bisa memicu tindak kriminal karena orang sudah sulit mencari pekerjaan.
2.  Faktor Budaya, Kenakalan remaja menjadi masalah sosial yang sampai saat ini sulit dihilangkan karena remaja sekarang suka mencoba hal-hal baru yang berdampak negatif seperti narkoba, padahal remaja adalah aset terbesar suatu bangsa merekalah yang meneruskan perjuangan yang telah dibangun sejak dahulu.
3. Faktor Biologis, Penyakit menular bisa menimbulkan masalah sosial bila penyakit tersebut sudah menyebar disuatu wilayah atau menjadi pandemik.
4. Faktor Psikologis, Aliran sesat sudah banyak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat walaupun sudah banyak yang ditangkap dan dibubarkan tapi aliran serupa masih banyak bermunculan di masyarakat sampai saat ini.

2.2 Penyebab Krisis Sosial
Faktor yang penyebab krisis sosial yang begitu banyak terjadi pada berbagai elemen dan lapisan masyarakat Indonesia:
1. Ajaran Orang Tua/Orang Rumah
Ada sebuah pribahasa, “buah tak jauh jatuh dari pohonnya”, mungkin maksudnya adalah, apa yang diajarkan oleh Orang Tua kita adalah akan menjadi bekal kita menjadi apa kita di masa depan, meskipun tidak semua anak itu akan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Orang Tua, namun hal ini akan menjadi sangat penting jika Orang Tua sebagai pendamping utama anaknya dalam bersosialisasi dengan masyarakat, meskipun tidak secara langsung mendampingi, namun ajaran Orang Tua yang baik dapat menumbuhkan karakter anak yang soleh dan menjadi satu pegangan kuat agar ketika mereka bergaul dengan lingkungan baru, anak akan tetap memegang teguh prinsip utama seperti apa yang diajarkan kedua Orang tuanya.
2. Pendidikan
Faktor pendidikan adalah kunci utama peningkatan kualitas bangsa, kemajuan bangsa dapat diraih jika pendidikan masyarakatnya mampu menopang kemajuan peradaban. Saat ini yang terjadi di Indonesia, ketimpangan pendidikan masih terjadi, banyak orang yang memiliki gelar sarjana, namun banyak juga yang hanya bersekolah sampai SD, bahkan tidak bersekolah. Padahal pendidikan adalah pondasi utama untuk membentuk karakter bangsa menjadi lebih baik dalam segala tindakan maupun pola pikir dalam kemasyarakatan. Sehingga akan ada pengaruh dari seseorang yang tidak berpendidikan memunculkan masalah-masalah sosial seperti tindakan kriminal, dan tindakan lain yang tidak logis yang dapat merugikan bangsa, maka tidak heran banyak kita dengar berita-berita kriminal maupun tawuran yang terjadi di Indonesia yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat bawah yang notabene tidak cukup mampu untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih baik.
Pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat kebijakan dan pengatur masyarakat, harus mampu menjawab ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah dengan menetapkan wajib belajar 12 Tahun seperti yang diterapkan di Jepang, karena kebutuhan dunia kerja saat ini adalah untuk lulusan SMA/SMK keatas, dan bisa dikatakan bahwa lulusan SMP saja itu tidak akan laku di dalam dunia kerja.
3. Pengangguran
Setuju jika awal permasalahan pengangguran berasal dari Pendidikan, program wajib belajar 9 Tahun yang ditetapkan oleh pemerintah sangat tidak membantu masyarakat untuk terjun ke dunia kerja, kebutuhan dunia kerja saat ini adalah minimal SMA/SMK. Dan jika saja pemerintah dapat menggratiskan Sekolah Menengah Atas, maka akan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik dan lebih kredibel. Wajib belajar 12 Tahun sudah seharusnya diterapkan di Indonesia agar angka pengangguran dapat ditekan.
Pengangguran juga harus ditekan karena masyarakat akan menjadi stres, marah, dan bimbang jika mereka harus menganggur, sehingga akan muncul solusi pintas yang dilakukan oleh masyarakat yang menganggur tersebut yaitu tindakan pencurian sampai tindakan kriminal. Tak heran jika saat ini perilaku anarkis di masyarakat sangat sering terjadi, hal itu sebagai bukti bahwa masyarakat sudah bimbang dan terjadi krisis moral serta mental yang terjadi akibat situasi ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga masyarakat akan mudah untuk emosi, mengamuk, dan brutal meskipun karena hal sepele. Dan itu terjadi karena mereka menganggur dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Ledakan Penduduk
Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia menjadi salah satu faktor penentu meningkatnya krisis sosial yang terjadi di Masyarakat, semakin banyak penduduk maka akan semakin banyak dan semakin kompleks juga permasalahan yang dihadapi, kuantitas dari penduduk yang banyak tidak serta merta melahirkan kualitas kependudukan yang baik, terutama di Negara berkembang semua tatanan kehidupan belum terlalu stabil seperti Negara maju, maka munculah sebuah masalah negatif ditengah pembangunan bangsa. Untuk mengendalikan jumlah penduduk yang begitu cepat, maka pemerintah wajib membuat aturan-aturan yang mampu mengendalikan penduduk agar tidak pesat bertambah. Salah satunya adalah dengan program Keluarga Berencana, bisa dikatakan program KB pasca reformasi gagal, karena pemerintah kurang mempublikasikan apa kelebihan dengan mengikuti program KB. Baru saat ini awal tahun 2011, BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menggembor-gemborkan program utamanya untuk mengendalikan jumlah penduduk melalui KB.
Jumlah penduduk usia produktif Indonesia lebih banyak ketimbang usia non-produktif, hal inilah yang mengancam ketahanan stabilitas sosial, karena pada saat usia produktif lah terjadi pergolakan dan semangat pemuda untuk hidup dan memiliki tenaga untuk bekerja serta berusaha, maka harus di beri wadah berupa Lapangan Pekerjaan agar usia produktif tidak menganggur dan melenceng kepada hal yang negatif.
5. Pembangunan yang Tidak Merata
Lagi-lagi infrastruktur menentukan peningkatan tatanan Ekonomi masyarakat, pembangunan infrasturktur Indonesia yang sangat tidak merata dan cenderung tersentralisasi ke kota-kota besar di Jawa terutama Jakarta, menjadi faktor penentu khusus meningkatnya arus perpindahan penduduk dari desa ke kota (Urbanisasi). Mungkin bagi kita, kata “Urbanisasi” seperti belajar ketika duduk di bangku SD, namun intisari dari urbanisasi mengandung arti yang sangat bermakna dan penting, pemerintah seolah lupa bahwa sekarang Urbanisasi sudah sangat parah sekali akibat pembangunan yang tidak merata. Bayangkan saja kerusuhan yang terjadi di SMAK Dago, mengapa Orang luar Bandung begitu banyak ada di Kota Bandung? Dan mereka membuat masalah disana, mungkin tidak semua orang luar, tapi hanya beberapa provokator yang terlibat disana. Jika kita telaah lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan mereka berusaha bertahan hidup ke kota besar di Jawa dengan harapan mendapatkan kehidupan yang layak karena pembangunan infrastruktur tidak pernah terasa hingga daerahnya. Namun yang terjadi mereka tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di kota besar, dan berakibat mencari pekerjaan lain yang nota bene dapat merugikan dirinya sendiri yang penting mereka dapat bertahan hidup. Kira-kira seperti itulah arus Urbanisasi yang terjadi, tanpa dan dengan keterampilan, mereka tetap pindah ke kota dan berharap mendapatkan kehidupan yang layak di perkotaan.

2.3 Krisis Sosial Dalam Perspektif Agama
Semua agama menolak krisis dengan berbagai macam bentuknya, dan semua krisis itu akan melahirkan pemaksaan kehendak dari satu pihak terhadap pihak lain, dan demikian ini adalah amoral. Hal ini pula berarti melanggar asas kemerdekaan (kebebasan) dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang bebas secara moral dan dapat menentukan pilihannya secara sadar. Dengan pertimbangan demikian, maka semua agama menolak krisis sebagai prinsip yang harus direalisasikan.
Persoalan krisis akan menjadi lebih rumit manakala dipraktekkan dengan legitimasi etika-religius atau diberi label agama demi memenuhi ambisi-ambisi non-religius. Dengan cara memberi label agama ini pula krisis telah menjadi bagian dalam historisitas keagamaan. Dalam teologi Islam kita kenal dengan peristiwa tahkim yang berkepanjangan, demikian pula mihnah yang dilakukan oleh sekelompok Mu’tazilah, dan sebagainya. Jika frekuensi krisis sudah demikian tinggi atau bahkan sudah mempola dengan intensitas yang mendalam yang dilakukan oleh para pemeluk atau pengikutnya, maka nama agama itu akan tercemar karena perilaku para pemeluk atau pengikutnya itu.
Jika pengamatan tentang krisis tersebut dapat dibenarkan, maka agama berada dalam lingkungan masyarakat yang sedang mengalami krisis. Mengapa demikian? Secara faktual bahwa agama kecuali membina masyarakat umat manusia, juga dibina oleh manusia. Sehingga dapat dimengerti jika agama dipergunakan untuk melegitimasi perbuatan kekerasan yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik, sekalipun berakibat terciptanya krisis di tengah masyarakat. Hal ini berarti, agama mulai kehilangan daya normatifnya dalam membina perilaku individual maupun kolektif. Dan ini wajar dapat terjadi, karena sebagai akibat dipinggirkannya agama dari fungsi yang sebenarnya, seperti fungsi kritis dan profetis. Demikian ini tampak dalam formalisasi agama, sehingga agama menjadi tidak siap ketika berhadapan dengan kondisi di mana dia harus kritis terhadap lingkungannya dan juga terhadap dirinya.
Adanya suasana krisis masuk dalam agama yang seharusnya memberikan rahmat bagi umat manusia seluruhnya, karena : Agama sebagai salah satu sub sistem dalam kehidupan masyarakat menganggap bahwa kekerasan merupakan cara yang paling efektif untuk menghadapi pihak lain, baik yang dilakukan secara intern maupun dengan bantuan pihak ekstern. Dan “budaya tandingan” yang sering muncul dalam organisasi politik telah merasuki dalam khazanah konflik dalam agama. Kekerasan fisik dan teror sudah bukan barang haram, negosiasi diganti dengan konfrontasi, prosedur hukum diganti dengan gaya premanisme, dan sebagainya. Di samping itu, agama dijadikan alat untuk memberikan atau melegitimasi terhadap kepentingan tertentu, sehingga agama kehilangan daya kritis dan profesinya.
Secara sederhana, krisis yang muncul dengan berlabel agama: 1). Adanya konflik intern agama, yakni yang biasanya terjadi dalam lingkungan satu agama tertentu. Adanya kritik dari dalam, baik yang menghendaki pembaruan maupun purifikasi berhadapan dengan kelompok yang menghendaki status quo, sehingga muncul radikalisme progresif maupun radikalisme ortodoks. Hal ini terjadi karena akibat kebuntuan komunikasi. 2). Ketika agama memandang dirinya berada di tengah-tengah masyarakat yang zalim, sehingga ia berusaha untuk melawannya dan menganggap dirinya (agamanya) sebagai alternatif. 3). Ketika agama merasa terancam oleh agama-agama lain. Seperti, adanya Kristenisasi, Islamisasi, Jawanisasi (de-Islamisasi), syirikisasi, desakralisasi dan sebagainya.
Dengan adanya tiga pola konflik berlabel agama itu, sebenarnya diperlukan adanya demokratisasi, baik dalam diri agama itu sendiri, antara agama dengan penguasa, dan antar agama. Tersumbatnya demokrasi akan mudah terjadi krisis yang berlabel agama. Tiga pola tersebut sebenarnya merupakan simplifikasi, namun sebenarnya lebih komplek dan saling terkait, sehingga masyarakat umat beragama harus bersikap kritis terhadap hal-hal yang berada di luar moral agama pada khususnya.

2.4 Beberapa Dampak Masalah Sosial
1. Kemiskinan
Suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
Dampaknya bagi masyarakat adalah kriminalitas meningkat, kelaparan, munculnya berbagai penyakit pada kelompok resiko tinggi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan orang lanjut usia.
2. Peperangan
Merupakan satu bentuk pertentangan dan juga suatu lembaga kemasyarakatan. Peperangan merupakan bentuk pertentangan yang setiap kali diakhiri dengan suatu akomodasi.
Dampaknya adalah disorganisasi dalam berbagai aspek kemasyarakatan, baik bagi negara yang ke luar sebagai pemenang, apalagi bagi negara yang takluk sebagai si kalah. Apalagi peperangan biasanya perang total, yaitu dimana tidak hanya angkatan bersenjata yang bersangkut, tetapi seluruh lapisan masyarakat,  berjatuhnya korban serta penderitaan fisik dan bathin.
3. Kenakalan Remaja
Keinginan untuk melawan (misalnya dalam bentuk radikalisme, delinkuensi,dsb), dan sikap apatis (misalnya penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua).
Dampak dari kenakalan remaja ini adalah merugikan fisik dan mental bagi diri sendiri, membuat resah masyarakat, keberadaan masyarakat tdak dihargai.
4. Birokrasi
Merupakan organisasi yang bersifat hierarkis yang ditetapkan secara rasional untuk mengordinasikan pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif.
Dalam karangan Max Weber, yang berjudul  ‘Some Consequences of Bureaueratization’ dalam buku Sociological Theoty, mengemukakan kekhawatirannya akan akibat perkembangan birokarsi yang sangat pesat, karena didalam birokarsi, setiap petugas mendapat tempat tertentu yang tetap, ibarat sebuah roda bergigi dalam sebuah mesin. Apabila manusia tadi sadar akan kedudukannya, dia akan berusaha untuk menjadi roda untuk seluruh mesin. Gejala tersebut disebabkan manusia terlalu mendambakan suatu tata tertib sehingga apabila tata tertib tidak ada, dia akan kehilangan pegangannya.
5. Disorganisasi Keluarga
Yaitu suatu perpecahan dalam keluarga sebagai unit, oleh karena anggota-anggotanya keluarga tersebut gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peranan sosialnya.
Dampak dari disorganisasi keluarga adalah perceraian dan kenakalan remaja akibat tidak adanya perhatian dan kasih sayang dari orang tuan.



BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Manusia adalah makhluk sosial, di mana kebahagiaan ada karena berinteraksi dengan sesamanya. Dengan interaksi dan berbuat baik, membuat kita tambah bahagia dan merasa lebih puas sebagai manusia. Lebih dari itu, sebuah penelitian dari University of British Columbia mengungkapkan, ada hubungan antara kerekatan sosial dengan kekuatan dalam menghadapi krisis secara bersama-sama.
Semakin banyak keterlibatan sosial warga, maka mereka akan semakin bahagia serta tidak terpengaruh krisis yang menghantam. Secara finansial, krisis memang merugikan, tapi dengan kerekatan sosial yang ada, efek psikologisnya bisa diredam.
3.2 Saran
Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki kemauan atau tekad yang kuat untuk membangun suatu pandangan tertentu tentang hari depan. Memang sebagai makhluk yang future-oriented, perilaku hari ini harus benar-benar diperhitungkan karena berpengaruh terhadap hari depan yang lebih baik.
Aparat penegak hukum harus turut serta berperan dengan tegas dalam proses pembangunan yang lebih baik untuk kedepannya,, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus dapat merangkul rakyat juga harus dapat melindungi rakyat, mereka yang turut serta membangun bangsa dengan menjadi pribadi yang disiplin dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada perlu dirangkul, namun bagi mereka yang membuat onar dan merusak tatanan sosial dengan melakukan tindakan kriminal dan kejahatan perlu ditindak secara tegas tanpa tebang pilih, sehingga timbul efek jera. Efek jera terhadap oknum premanisme dan kriminalisme perlu diterapkan dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang ada tanpa pandang bulu.


DAFTAR PUSTAKA

Johan Galtung, “Kekerasan, Perdamaian dan Penelitian Perdamaian”, Muchtar Lubis, Menggapai Dunia Damai, Jakarta: Obor, 1988, hlm. 164.
http://elfryan.blogspot.com/2012/04/masalah-sosial-dan-dampak-bagi.html
http://hexiranafatin.blogspot.com/2010/09/masalah-masalah-sosial-yang-terjadi-di.html
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2013/07/08/manusia-kuat-menahan-krisis-bila-hubungan-sosial-erat
Camara, D.H., The Spiritual of Violence, London: 1971. Lihat, St. Sunardi, Keselamatan, Kapitalisme, Kekerasan, Kesaksian Atas Paradoks-Paradoks, Yogyakarta: LKiS, 1996, hlm. 163.
Soedjatmoko, Etika Pembebasan, cet. II, Jakarta: LP3ES, 1985, hlm. 203 dan 208.
http://archieobject.wordpress.com/2011/07/20/penyebab-meningkatnya-krisis-sosial-masyarakat/


0 comment:

Poskan Komentar